Kedaulatan

KPU

1.UU tentang Pemilu:

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

a.Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna
menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

b.Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui
partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden.
c.Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak
sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti.
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a.Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik
rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur
aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum.

b.Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan
sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan
pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c.Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan
dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
perlu diganti.
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurut a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK

a.Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul serta
mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi
manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.Bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian
dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan
berdasarkan hukum.
c.Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadiIan, tanggung jawab,
dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum.
d.Bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi
untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung
jawab.
e.Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika
perkembangan masyarakat.
f.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

2.UUD Tentang Pemilu:

UUD pasal 22E

(1)Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)

(2)Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)

(3)Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

(4)Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)

(5)Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6)Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

3.Kasus yang berkaitan dengan KPU:

Calon DPD RI Gorontalo, Hana Hasanah, dilaporkan ke KPU. Istri Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, ini digugat lantaran menggunakan gambar bersama pejabat Gorontalo pada stiker dan baliho saat Pemilu Legislatif 2009.

Hana digugat oleh 10 calon DPD dari Gorontalo lainnya. Mereka adalah Muhamad Lidjali, Dewi Santika Hemeto, Betsi Bauty, Lentjo Achmad, Arfan Polontalo, Amir Adam, AT Konio, Roeland Niode, AD Khali, dan Lolynda Usman.

Surat gugatan itu ditujukan kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Ansari yang ditembuskan kepada Panwaslu Pusat, Bawaslu, MK, KPU Provinsi Gorontalo dan Panwaslu Gorontalo.

Berdasarkan surat gugatan yang diterima detikcom, di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (8/5/2009), Hana diduga melanggar Pasal 85 ayat 1 UU 10/2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 19/2008 Pasal 27 ayat 1 dan 2 dan Pasal 28.

Hana diduga menggunakan gambar bersama pejabat pada stiker. Pejabat itu menggunakan pakaian dinas atau atribut jabatan gubernur. Hana juga menggunakan atribut pejabat pada baliho.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Panwaslu Gorontalo. Namun tidak ada tindaklanjut hingga kini.

Demo

Sebanyak 80 orang dari Jaringan Aksi Masyarakat Gorontalo Serantau menggelar aksi di Gedung KPU.

Massa meminta KPU Pusat membatalkan pencalonan Hana. Selain itu, massa meminta seluruh aparat penyelenggara pemilu yang memanipulasi politik di Gorontalo dipidanakan dan meminta Pemilu Legislatif dan DPD ulang di Gorontalo.

4.Opini

KPU saat ini sudah bisa dibilang berhasil dalam berbagai pemilihan umum hal ini sudah terbukti dalam hal turunnya angka golput dari tahun ke tahun.Tapi masih banyaknya kekurangan terutama dalam hal pendataan,semoga KPU bisa memperbaiki segala kekurangannya dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

5.Bila saya menjadi Presiden

Bila aku jadi presiden aku akan:
1.Meningkatkan kesejahteraan umum.
2.Meningkatkan kesejahteraan ekonomi sampai dengan dua digit.
3.Membuat industri padat karya untuk mengurangi jumlah pengangguran di indonesia.
4.Mengusahakan sekolah gratis sampai perguruan tinggi.
5.Meningkatkan kemampuan SDM agar bapat bersaing dengan SDM asing.
6.Memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
7.Menambah dana perawatan fasilitas negara.
8.Melakukan reboisasi besar-besaran.
Dengan nama program 8M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: